Tata Persuratan

LAYANAN TATA PERSURATAN

PENOMORAN NASKAH DINAS

1. Contoh Surat Keputusan

NOMOR 23 TAHUN 2020

23 : Nomor Urut Keputusan

2020 :Tahun 2020

2. Susunan penomoran Naskah Dinas Khusus (Perjanjian Dalam Negeri, Perjanjian Internasional, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Pengantar, dan Pengumuman) sebagai berikut:

Nomor Naskah Dinas Khusus (nomor urut dalam satu tahun takwim);
Kode Jabatan;
Bulan (ditulis dalam dua digit); dan
Tahun Terbit.

Contoh nomor Naskah Dinas Khusus

NOMOR 05/IJ/04/2016

05 : Nomor urut dalam satu tahun takwim kalender

IJ : Kode Jabatan Inspektur Jenderal

04 : Bulan ke-4 (April)

2016 : Tahun 2016

3. Susunan penomoran Surat Dinas sebagai berikut:

Kode derajat pengamanan surat dinas;

Nomor Surat Dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);

Kode Jabatan;

Kode Klasifikasi Arsip (KKA);

Bulan (ditulis dalam dua digit); dan

Tahun Terbit.

Contoh nomor Surat Dinas yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal:

R-99/IJ/KP.07.6/04/2020

R : Kode derajat pengamanan Surat Dinas bersifat Rahasia

Bila surat bersifat Biasa maka menggunakan huruf “B“

99 : Nomor Surat Dinas

IJ : Kode Jabatan Inspektur Jenderal

KP : Kode Klasifikasi Arsip

04 : Bulan ke-4 (April)

2020 : Tahun terbit 2020

4. Susunan penomoran Naskah Dinas korespondensi Internal (Nota Dinas, Memorandum dan Surat Ijin) terdiri atas:

Nomor Nota Dinas, Memorandum dan Surat Ijin (nomor urut dalam satu tahun takwim);
Kode Jabatan;
Kode Klasifikasi Arsip (KKA);
Bulan (ditulis dalam dua digit); dan
Tahun terbit.

Contoh nomor Naskah Dinas Korespodensi Internal yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal:

NOMOR 05/IJ/OT.01/04/2016

25 : Nomor urut Naskah Dinas Korespodensi Internal satu

tahun takwim kalender

IJ : Kode Jabatan lnspektur Jenderal

OT.01 : Kode Klasifikasi Arsip

04 : Bulan ke-4 (April)

2016 : Tahun 2016

5. Susunan penomoran Surat Tugas

NOMOR 25/IJ/Set.IJ/04/2016

25 : Nomor urut Surat Tugas dalam satu tahun takwim kalender

IJ : Kode Jabatan Inspektur Jenderal

Set.IJ : Kode Jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal

04 : Bulan ke-4 (April)

2016 : Tahun 2016

JENIS SURAT

Korespondensi (Undangan, Memo, Surat eksternal, Nota Dinas, dll)

Naskah Dinas Khusus (Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Kuasa, Surat Pengantar, dll)

Naskah Dinas Arahan (Surat Tugas, Surat Keputusan, Surat Cuti, Surat Edaran ,Standar Operasional Prosedur (SOP), dll)

KODEFIKASI KLASIFIKASI ARSIP
NO	KODE	PERIHAL
1	KU	KEUANGAN
2	KU.00	RENCANA DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
3	KU.00.1	RENCANA ANGGARAN
4	KU.00.2	PENYUSUNAN ANGGARAN
5	KU.00.3	NON BUDGETER
6	KU.01	BELANJA
7	KU.01.1	SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
8	KU.01.2	SPJ
9	KU.02	SPJ
10	KU.02.1	SPJ APBN
11	KU.02.2	SPJ NON BUDGETER
12	KU.03	PENDAPATAN NEGARA
13	KU.03.1	PAJAK
14	KU.03.2	BUKAN PAJAK
15	KU.04	PERBANKAN
16	KU.04.1	VALUTA ASING/TRANSFER
17	KU.04.2	SURAT-SURAT YANG BERKENAAN DENGAN SALDO REKENING KORAN YANG ADA PADA BANK
18	KU.05	SUMBANGAN/BANTUAN
19	KP	KEPEGAWAIAN
20	KP.00	PENGADAAN
21	KP.00.1	FORMASI
22	KP.00.2	PENERIMAAN
23	KP.00.3	PENGANGKATAN
24	KP.01	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
25	KP.01.1	IZIN/DISPENSASI
26	KP.01.2	KETERANGAN
27	KP.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
28	KP.02.1	DIKLAT PRAJABATAN
29	KP.02.2	DIKLAT DALAM JABATAN
30	KP.02.3	LATIHAN KHUSUS
31	KP.03	KORPRI
32	KP.04	PENILAIAN DAN HUKUMAN
33	KP.04.1	PENILAIAN
34	KP.04.2	HUKUMAN
35	KP.05	SCREENING
36	KP.06	PEMBINAAN MENTAL
37	KP.07	MUTASI
38	KP.07.1	KEPANGKATAN
39	KP.07.2	KENAIKAN GAJI BERKALA
40	KP.07.3	PENYESUAIAN MASA KERJA
41	KP.07.4	PENYESUAIAN TUNJANGAN KELUARGA
42	KP.07.5	ALIH TUGAS
43	KP.07.6	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
44	KP.08	KESEJAHTERAAN
45	KP.08.1	KESEHATAN
46	KP.08.2	CUTI
47	KP.08.3	REKREASI
48	KP.08.4	BANTUAN/SANTUNAN SOSIAL
49	KP.08.5	KOPERASI
50	KP.08.6	PERUMAHAN
51	KP.08.7	ANTAR JEMPUT/TRANSPORTASI
52	KP.08.8	PENGHARGAAN
53	KP.09	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
54	OT	ORGANISASI DAN TATALAKSANA
55	OT.00	ORGANISASI
56	OT.01	TATALAKSANA
57	OT.01.1	PERENCANAAN
58	OT.01.2	LAPORAN
59	OT.01.3	PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA
60	OT.01.4	PELAYANAN MASYARAKAT
61	HK	HUKUM
62	HK.00	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
63	HK.00.1	UNDANG-UNDANG TERMASUK PERPU
64	HK.00.2	PERATURAN PEMERINTAH
65	HK.00.3	KEPUTUSAN PRESIDEN, INSTRUKSI PRESIDEN
66	HK.00.4	PERATURAN MENTERI, INSTRUKSI MENTERI
67	HK.00.5	KEPUTUSAN MENTERI, PIMPINAN UNIT ESELON I
68	HK.00.6	SKB MENTERI-MENTERI, PIMPINAN UNIT ESELON I/II
69	HK.00.7	EDARAN MENTERI/PIMPINAN UNIT ESELON I/II
70	HK.00.8	PERATURAN KANWIL & KANKEMENAG KAB/KO
71	HK.00.9	PERATURAN PEMDA Tk.I/PEMDA Tk.II
72	HK.01	PIDANA
73	HK.01.1	PENCURIAN
74	HK.01.2	KORUPSI
75	HK.02	PERDATA
76	HK.02.1	PERIKATAN
77	HK.03	HUKUM AGAMA
78	HK.03.1	FATWA
79	HK.03.2	RUKYAT/HISAB
80	HK.03.3	HARI BESAR AGAMA
81	HK.04	BANTUAN HUKUM
82	HK.04.1	KASUS HUKUM PIDANA
83	HK.04.2	KASUS HUKUM PERDATA
84	HK.04.3	KASUS HUKUM TATA USAHA NEGARA (TUN)
85	HK.04.4	PENELAAHAN HUKUM
86	HM	KEHUMASAN
87	HM.00	PENERANGAN
88	HM.01	HUBUNGAN
89	HM.02	DOKUMENTASI DAN KEPUSTAKAAN
90	HM.02.1	DOKUMENTASI
91	HM.02.2	KEPUSTAKAAN
92	HM.03	KEPROTOKOLAN
93	KS	KESEKRETARIATAN
94	KS.00	KERUMAHTANGGAAN
95	KS.01	PERLENGKAPAN
96	KS.01.1	GEDUNG
97	KS.01.2	ALAT KANTOR
98	KS.01.3	MESIN KANTOR/ALAT-ALAT ELEKTRONIK
99	KS.01.4	PERABOT KANTOR
100	KS.01.5	KENDARAAN
101	KS.01.6	INVENTARIS PERLENGKAPAN
102	KS.01.7	PENAWARAN UMUM
103	KS.02	KETATAUSAHAAN
104	TL	PENELITIAN
105	TL.00	PENELITIAN PENDIDIKAN
106	TL.01	PENELITIAN KEAGAMAAN
107	TL.02	PENELITIAN LEKTUR AGAMA
108	TL.02.1	SURATPENELITIAN ATAS PENERBITAN, IMPORT DAN PENYEBARAN KITAB-KITAB SUCI AGAMA
109	TL.02.2	PENELITIAN BUKU-BUKU AGAMA
110	TL.03	PENGEMBANGAN PENELITIAN
111	PS	PENGAWASAN
112	PS.00	ADMINISTRASI UMUM
113	PS.01	TUGAS UMUM
114	PS.02	PROYEK PEMBANGUNAN
115	PS.02.1	FISIK
116	PS.02.2	NON FISIK
117	PS.03	PENGAWASN EKSTERNAL
118	PS.03.1	BPK RI
119	PS.03.2	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
120	PS.03.3	PENGADUAN MASYARAKAT
121	1.4	PENGADUAN MASYARAKAT (NON TAPI 5000)
122	PW	PERKAWINAN
123	PW.00	PENYULUHAN
124	PW.01	PERKAWINAN
125	PW.02	CAMPURAN
126	HJ	HAJI
127	HJ.00	CALON HAJI
128	HJ.01	BIMBINGAN
129	HJ.02	PETUGAS HAJI
130	HJ.03	ONGKOS NAIK HAJI
131	HJ.04	JEMAAH HAJI
132	HJ.05	ANGKUTAN
133	HJ.06	PENGASRAMAAN
134	HJ.07	PEMBEKALAN
135	HJ.08	DISPENSASI/REKOMENDASI KHUSUS
136	HJ.09	UMROH
137	BA	PEMBINAAN AGAMA
138	BA.00	PENYULUHAN
139	BA.01	BIMBINGAN
140	BA.01.1	LEMBAGA KEAGAMAAN
141	BA.01.2	ALIRAN KEROHANIAN/KEAGAMAAN
142	BA.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA
143	BA.03	IBADAH DAN IBADAH SOSIAL
144	BA.03.1	IBADAH
145	BA.03.2	IBADAH SOSIAL
146	BA.04	PENGEMBANGAN KEAGAMAAN
147	BA.05	ROHANIWAN
148	PP	PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
149	PP.00	KURIKULUM, TENAGA EDUKATIF DAN SARANA
150	PP.00.1	SEKOLAH UMUM TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR (TK DAN SD)
151	PP.00.2	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
152	PP.00.3	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)
153	PP.00.4	RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
154	PP.00.5	MADRASAH TSANAWIYAH
155	PP.00.6	MADRASAH ALIYAH
156	PP.00.7	PONDOK PESANTREN
157	PP.00.8	MADRASAH DINIYAH
158	PP.00.9	PERGURUAN TINGGI AGAMA
159	PP.00.10	PERGURUAN TINGGI UMUM
160	PP.00.11	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
161	PP.01	EVALUASI DAN IJAZAH
162	PP.01.1	PENDIDIKAN AGAMA
163	PP.01.2	PENDIDIKAN UMUM
164	PP.02	KEPENILIKAN, KEPENGAWASAN DAN PEMBINAAN
165	PP.02.1	KEPENILIKAN
166	PP.02.2	KEPENGAWASAN
167	PP.02.3	PEMBINAAN
168	PP.03.1	KELEMBAGAAN
169	PP.03.2	ORGANISASI
170	PP.03.3	PENGEMBANGAN
171	PP.04	BEASISWA
172	PP.05	SUMBANGAN
173	PP.06	PENGABDIAN
174	PP.07	PERIZINAN

PERATURAN TATA NASKAH DINAS & PERSURATAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA DOWNLOAD DI SINI
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANGKLASIFIKASI ARSIP DAN PENOMORAN NASKAH DINAS PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA DOWNLOAD DI SINI